Publikasi
Publikasi ATRI
Policy brief, position paper, laporan industri, dan catatan metodologi yang diterbitkan ATRI.
-
Policy Brief
ATRI-PUB-001/2026
Infrastruktur Inklusi Keuangan & Masa Depan Teknologi Ritel Indonesia — Publikasi Anggota
Ringkasan bagi anggota tentang penyambungan infrastruktur keuangan nasional (rekening otomatis berbasis NIK, MDR QRIS 0% berjenjang, NIK/IKD sebagai fondasi DPI) dan implikasinya bagi penyedia teknologi ritel serta UMKM. Memuat posisi netral ATRI, lima prinsip kebijakan, batasan yang dijaga, dan cara anggota berpartisipasi.
Terbit 2026-09-12
-
Policy Brief
ATRI-PB-002/2026
Kesenjangan Kompetensi Industri Teknologi Ritel: Mengapa Pengukuran Sektoral Diperlukan
Industri teknologi ritel Indonesia melayani jutaan pelaku UMKM, namun kesiapan kompetensi tenaga kerjanya belum pernah diukur secara sektoral. Policy brief ini merangkum tiga tekanan yang bekerja bersamaan — percepatan perubahan kompetensi, kesenjangan pasokan talenta digital nasional, dan kewajiban kepatuhan pelindungan data — serta menunjukkan bahwa tidak tersedianya data sektoral menghambat perumusan kebijakan yang tepat sasaran. ATRI menyampaikan empat implikasi kebijakan dan menyatakan rencana melakukan pengukuran kesiapan talenta industri pada 2026.
Terbit 2026-09-12
-
Whitepaper
MUID: Identifikasi Terpadu Pedagang/Merchant
MUID bukan proyek teknologi. Ia adalah infrastruktur ekonomi nasional. Seperti jalan yang memungkinkan perdagangan mengalir, atau mata uang yang memungkinkan pertukaran, MUID adalah lapisan yang memungkinkan 65 juta pedagang Indonesia untuk terlihat, dipercaya, dan dilayani — oleh keuangan, oleh pemerintah, dan oleh sesama pelaku ekosistem. Argumen bagi MUID bertumpu pada tiga realitas yang tidak dapat dielakkan: Pertama, biaya kelambanan terus menumpuk. Setiap tahun tanpa MUID, ratusan miliar dolar kredit pedagang tidak tersalurkan. Setiap paket intervensi kebijakan meleset di tepian. Setiap siklus penipuan terlaksana melalui celah antarsistem. Setiap UMKM yang gulung tikar karena tidak dapat mengakses modal kerja merupakan kerugian potensi ekonomi yang permanen. Biaya-biaya ini sebagian besar tidak terlihat — terakumulasi dalam statistik tentang 'ekonomi informal' dan 'kesenjangan kredit' — namun nyata dan berskala besar. Kedua, infrastruktur ini dapat dibangun sekarang. Komponen teknis — mesin grafik identitas, gateway API, sistem manajemen persetujuan, analitik yang menjaga privasi — bukanlah hal yang eksperimental. Mereka telah beroperasi di India, Brasil, Singapura, dan Uni Eropa. MUID memerlukan integrasi, tata kelola, dan penerapan — bukan penemuan baru. Fondasi yang ada di Indonesia (QRIS, OSS, API Dukcapil, PDPL) menyediakan jangkar yang diperlukan. Pertanyaannya bukan apakah MUID dapat dibangun; melainkan apakah ia akan dibangun dengan struktur tata kelola yang tepat. Ketiga, jendela peluang ini terbatas. Ekosistem teknologi ritel Indonesia berkembang dengan pesat. Platform-platform besar sedang membangun tumpukan data pedagang eksklusif. Super-app pembayaran sedang memperluas lapisan identitas mereka melampaui pembayaran. Apabila MUID tidak ditetapkan sebagai infrastruktur nasional yang netral dalam dua hingga tiga tahun ke depan, arsitektur akan mengeras di sekitar kepentingan privat — dan intervensi tata kelola yang diperlukan untuk membukanya kembali di kemudian hari akan memerlukan upaya yang jauh lebih besar daripada membangunnya dengan benar hari ini.
Terbit 2026-08-27