Infrastruktur Inklusi Keuangan & Masa Depan Teknologi Ritel Indonesia — Publikasi Anggota
Ringkasan bagi anggota tentang penyambungan infrastruktur keuangan nasional (rekening otomatis berbasis NIK, MDR QRIS 0% berjenjang, NIK/IKD sebagai fondasi DPI) dan implikasinya bagi penyedia teknologi ritel serta UMKM. Memuat posisi netral ATRI, lima prinsip kebijakan, batasan yang dijaga, dan cara anggota berpartisipasi.
Unduh dokumen lengkapVersi PDF untuk dibaca luring atau dibagikan
Daftar Isi
Apa yang sedang terjadiPemerintah menyambungkan identitas kependudukan (NIK/IKD) → rekening → pembayaran → penerimaan QRIS → aktivitas usaha ritel. Perkembangan terbaru: rekening otomatis berbasis NIK (arahan Presiden, 8 Sep 2026; bentuk aturan belum ditetapkan); MDR QRIS 0% berjenjang berlaku 1 Oktober 2026; NIK/IKD sebagai fondasi Infrastruktur Publik Digital (Perpres 82/2023).
Mengapa penting bagi anggota & UMKM- Relasi merchant berpotensi makin berasal dari aplikasi bank/super-app — interoperabilitas & kebebasan memilih menjadi kunci.- Ekonomi biaya pembayaran tiket kecil berubah — nilai penyedia bergeser ke layanan operasional, keamanan, dan manfaat merchant.Skala QRIS (data BI): Semester I 2026 mencatat 12,55 miliar transaksi (Rp1,12 kuadriliun, +93,92% yoy); 44,86 juta merchant, 96,68% UMKM.
Posisi ATRI: interoperabilitas alih-alih pengungkunganMerchant bebas memilih penyedia yang patuh. ATRI menyediakan standar & kerangka jaminan — bukan platform komersial, dan tidak berada dalam jalur transaksi.
Lima prinsip kebijakan ATRI- Inklusi keuangan yang aman, proporsional, dan menghormati privasi.- Interoperabilitas & portabilitas merchant; non-eksklusivitas; netralitas vendor.- Minimisasi data & tata kelola data terfederasi (privasi sejak desain).- Keamanan & anti-fraud sejak desain.- Netralitas kompetisi, partisipasi terbuka, kepatuhan proporsional.
Yang ATRI lakukan — dan tidakATRI menyusun standar, memfasilitasi dialog, menyediakan indikator agregat, dan merepresentasikan industri secara netral. ATRI tidak menentukan harga, tidak mengalokasikan pasar, tidak mengumpulkan data pribadi mentah, dan bukan bank/PSP/vendor/regulator.
Cara anggota berpartisipasi- Menunjuk perwakilan pada Kelompok Kerja Infrastruktur Keuangan Ritel & Interoperabilitas.- Berkontribusi pada Prinsip Interoperabilitas (Draf Diskusi) dan baseline keamanan.- Mengikuti forum, roundtable, dan program literasi UMKM.Kontak: sekretariat@atri.or.id · www.atri.or.id
Mengapa penting bagi anggota & UMKM- Relasi merchant berpotensi makin berasal dari aplikasi bank/super-app — interoperabilitas & kebebasan memilih menjadi kunci.- Ekonomi biaya pembayaran tiket kecil berubah — nilai penyedia bergeser ke layanan operasional, keamanan, dan manfaat merchant.Skala QRIS (data BI): Semester I 2026 mencatat 12,55 miliar transaksi (Rp1,12 kuadriliun, +93,92% yoy); 44,86 juta merchant, 96,68% UMKM.
Posisi ATRI: interoperabilitas alih-alih pengungkunganMerchant bebas memilih penyedia yang patuh. ATRI menyediakan standar & kerangka jaminan — bukan platform komersial, dan tidak berada dalam jalur transaksi.
Lima prinsip kebijakan ATRI- Inklusi keuangan yang aman, proporsional, dan menghormati privasi.- Interoperabilitas & portabilitas merchant; non-eksklusivitas; netralitas vendor.- Minimisasi data & tata kelola data terfederasi (privasi sejak desain).- Keamanan & anti-fraud sejak desain.- Netralitas kompetisi, partisipasi terbuka, kepatuhan proporsional.
Yang ATRI lakukan — dan tidakATRI menyusun standar, memfasilitasi dialog, menyediakan indikator agregat, dan merepresentasikan industri secara netral. ATRI tidak menentukan harga, tidak mengalokasikan pasar, tidak mengumpulkan data pribadi mentah, dan bukan bank/PSP/vendor/regulator.
Cara anggota berpartisipasi- Menunjuk perwakilan pada Kelompok Kerja Infrastruktur Keuangan Ritel & Interoperabilitas.- Berkontribusi pada Prinsip Interoperabilitas (Draf Diskusi) dan baseline keamanan.- Mengikuti forum, roundtable, dan program literasi UMKM.Kontak: sekretariat@atri.or.id · www.atri.or.id